PEMERINTAH menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0% pada 2026 dan kemiskinan turun hingga di bawah 5% pada 2029. Karena itu, kini arah kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pengentasan kemiskinan berfokus pada program-program pemberdayaan.
“Kalau sebelumnya prioritas kerja Kemensos berada di perlindungan dan jaminan sosial, dalam bentuk bantuan sosial, baik itu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) maupun PKH (Program Keluarga Harapan). Saat ini kita sedang hijrah, agar yang akan diterima masyarakat bukan berupa bansos pasif tapi pemberdayaan,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di sela-sela Future Initiative Forum (FIF) 2025 yang diselenggarakan Human Initiative, di Jakarta, Rabu (5/11).
Dia mengatakan hal tersebut antara lain dilakukan oleh Kemensos dengan menggerakkan 33 ribu pendamping PKH. “Setiap pendamping berkomitmen untuk men-graduasi 10 keluarga penerima manfaat (KPM) tiap tahun, sehingga totalnya ada 330 ribu PKM didorong lebih mandiri menjadi komunitas dan desa-desa berdaya,” kata Agus Jabo.
Saat ini, jelas dia, desa-desa berdaya tersebut antara lain sudah ada di beberapa wilayah seperti Banyumas, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. “Kriterianya untuk menjadi desa berdaya antara lain sebelumnya wilayah tersebut menerima bansos paling banyak,” ucap Agus Jabo.
Dia juga berharap dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengandalkan sektor pemerintah. Lebih dari itu, butuh sinergi dan kolborasi berbagai pihak sebagai fondasi dalam memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita butuh kolaborasi memberdayakan secara ekonomi. Kami berharap sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam urusan kemanusiaan dan perentasan kemiskinan dapat semakin kokoh,” tuturnya.
President of Human Initiative Tomy Hendrajati menerangkan FIF 2025
yang kali ini mengangkat tema Driving Sustainable Impact Through Multi-Stakeholders Collaboration menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan lintas sektor guna memperkuat sinergi dan membangun solusi kolaboratif yang berkelanjutan.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga filantropi, akademisi, hingga sektor perusahaan. Peserta berdiskusi tentang pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan isu ekonomi yang semakin kompleks. Senada dengan Agus Jabo, Tomy menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menciptakan kebaikan yang berkelanjutan.
“Tidak ada kebaikan yang tumbuh tanpa kolaborasi. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, ketika krisis kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan tantangan ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujar Tomy.
Melalui FIF 2025, lanjut dia, Human Initiative menekankan kolaborasi sebagai kekuatan dalam menenun dampak berkelanjutan. “Forum ini jadi momentum untuk mempertemukan visi kemanusiaan dengan strategi bisnis yang berorientasi pada Sustainable Development Goals (SDGs) serta menciptakan nilai bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlangsungan usaha,” papar Tomy.
FIF 2025 juga menegaskan kolaborasi adalah kunci dalam menggerakkan kebaikan dan memartabatkan manusia. “Sinergi lintas sektor membuka peluang lebih luas untuk menciptakan perubahan berkelanjutan, memperkuat ketahanan sosial, dan menumbuhkan nilai kemanusiaan yang inklusif di setiap langkah kolaborasi,” tutup Tomy.
Hal serupa disampaikan UN Secretary-General Special Envoy on Water Retno Marsudi. Retno menyoroti pentingnya memperkuat solidaritas di tengah perubahan global yang cepat. “Situasi dunia sangat dinamis, maka yang dapat kita perkuat bersama adalah solidaritas dan kerja sama,” pungkasnya. (H-2)
