NARASI yang dibangun oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) mengenai misi menyatukan dunia lewat sepak bola bertolakbelakang dengan kebijakan imigrasi di Amerika Serikat. Sejumlah lembaga pemantau hak asasi manusia internasional secara terbuka memaparkan adanya pola diskriminasi sistemik dalam penerbitan visa oleh pemerintahan Donald Trump yang secara efektif memboikot kehadiran suporter dari negara-negara mayoritas Muslim dan Afrika.
Data dari Football Supporters Europe mengungkap fakta mencengangkan. Hampir tidak ditemukan satu pun pemegang tiket resmi asal Maroko, Mesir, Yordania, Irak, hingga Uzbekistan yang diizinkan menginjakkan kaki di Amerika Utara. Kebijakan sepihak ini melahirkan ketimpangan atmosfer di dalam stadion, di mana tim seperti Senegal harus bertanding tanpa dukungan optimal akibat marjinalisasi suporter oleh otoritas imigrasi tuan rumah.
“Klaim yang digaungkan FIFA untuk menyambut dan menyatukan dunia melalui Piala Dunia sebagian besar telah gagal total,” kata Direktur Eksekutif Football Supporters Europe, Ronan Evain,
Ironi terbesar dari turnamen ini tersaji di area teknis perangkat pertandingan. Wasit resmi FIFA asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, dideportasi dan dilarang masuk di pintu perbatasan AS atas tuduhan sepihak terkait jaringan keamanan, mengabaikan dokumen visa sah yang dikantonginya.
Pemerintahan Trump mengeklaim bahwa AS menolak izin masuk wasit tersebut karena adanya dugaan keterkaitan dengan “anggota organisasi teror”.
Sikap Presiden FIFA Gianni Infantino yang cenderung berkompromi dan meminta publik untuk “santai saja, rileks” dinilai sebagai bentuk ketidakberdayaan lembaga olahraga global tersebut di hadapan hukum domestik AS.
Meskipun lembaga kemanusiaan seperti Human Rights Watch mengapresiasi beberapa catatan inklusivitas minor, seperti kembalinya Haiti setelah setengah abad dan kampanye kesetaraan di Seattle. Namun, sisi gelap dari kebijakan yang diterapkan oleh tuan rumah utama turnamen ini juga sama sekali tidak bisa dihindari.
Sport & Rights Alliance berencana merilis laporan komprehensif yang merinci berbagai pelanggaran hak asasi manusia di turnamen ini pada bulan September mendatang.
(France24/P-4)
