Pengelolaan Konflik Kepentingan, Kemenhut Dorong Budaya Cinta Integritas

MAKASSAR – Penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum harus dilakukan secara tegas tanpa ada konflik kepentingan , dijalankan sesuai UU, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan, tata kelola kehutanan harus dijalankan secara bersih, transparan dan akuntabel.

Untuk itu telah ditetapkan berbagai instrumen untuk membangun tata kelola yang ideal tersebut, salah satunya Permenhut No 13/2025 tentang Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan . Permenhut tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Kehutanan No 2/2026 tentang Pelaksanan Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Baca juga: Kemenhut: 107.465 Hektare Hutan dan Lahan Ludes Terbakar Sepanjang 2026

Kemenhut melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan berkomitmen mengawal optimalnya implementasi Peraturan dan Instruksi Menteri Kehutanan tersebut. Salah satunya melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanan Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan lingkup Unit Pelaksana Teknis Kemenhut wilayah Sulawesi Selatan di Makassar pada 21-24 Juli 2026.

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian Rencana Aksi sebagai Tindak Lanjut Workshop Pencegahan Korupsi Tahun 2026 yang telah digelar pada 15 Juli 2026 dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada hakikatnya, berada pada situasi konflik kepentingan tidak serta merta menjadikan Pejabat Pemerintahan telah melakukan pelanggaran. Tidak jarang, situasi tersebut tidak dapat dihindari.

Masalah akan muncul jika pejabat yang bersangkutan mengambil keputusan dan/atau tindakan berdasarkan kepentingan pribadinya. Hal ini disampaikan Inspektur Investigasi Kemenhut dalam arahan pada pembukaan kegiatan evaluasi tersebut.

Inspektur Investigasi, Mohamad Arief Priana menekankan, penting diatur adanya mekanisme pengelolaan konflik kepentingan. ”Pengelolaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memastikan adanya kepercayaan publik (public confidence) terhadap pejabat pemerintah dan instansi pemerintahan,” katanya.

Ke depan, Kemenhut akan terus memperkuat digitalisasi layanan publik, implementasi manajemen risiko, pengendalian gratifikasi, dan optimalisasi Whistleblowing System. Kemudian kepatuhan pelaporan LHKPN serta pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja.