Aturan Baru, PNBP Tilang Kini Bisa Dimanfaatkan Polri, Kejagung, dan MA

JAKARTA – Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) dari denda tilang kendaraan bermotor kini bisa digunakan tiga lembaga penegak hukum yakni Polri , Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Sebelumnya PNBP hanya tercatat sebagai penerimaan negara tanpa dapat dimanfaatkan.

Keberhasilan ini merupakan buah perjuangan lebih dari lima tahun sejak 2020, yang digerakkan Korlantas Polri atas dukungan penuh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengapresiasi tinggi atas lahirnya kebijakan bersejarah ini. Baca juga: Dividen BUMN Kini Dikelola Danantara, Setoran PNBP Langsung Jeblok

Menurutnya, keberhasilan pemanfaatan bersama PNBP tilang adalah bukti nyata sinergitas penegak hukum. ”PNBP tilang kini bukan hanya sekadar angka dalam catatan negara, tetapi telah menjadi sumber daya nyata untuk mendukung peningkatan pelayanan hukum dan keselamatan lalu lintas,” katanya, Jumat (10/10/2025).

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa kerja keras, konsistensi, dan kolaborasi lintas lembaga mampu melahirkan terobosan besar yang berdampak langsung bagi masyarakat dan negara. “Ini adalah pencapaian bersejarah yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga mampu melahirkan terobosan besar,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan KUHAP dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pengelolaan PNBP tilang dilaksanakan Kejaksaan. Pada praktiknya, proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sesungguhnya melibatkan tiga pilar, yakni Polri sebagai penindak, Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri, dan Kejaksaan Agung sebagai eksekutor.

Berangkat dari prinsip sinergitas, Korlantas Polri mendorong gagasan pengelolaan PNBP tilang secara kolaboratif antar-lembaga. Selama hampir lima tahun, Kombes Pol I Made Agus Prasatya konsisten mengawal proses ini meskipun diwarnai dinamika dan berbagai pertimbangan.

Salah satunya muncul pada 2022. Saat itu Kapolri mengusulkan mengenai distribusi PNBP tilang belum dapat diterima Kementerian Keuangan karena dinilai memerlukan landasan hukum yang lebih kuat dalam bentuk Inpres atau Perpres.